Deadlock soal Perda Perangkat Desa, DPRD Demak interpelasi Bupati

Demak, gayengnews.com- Pada rapat Paripurna DPRD Demak 27/03/2017, terjadi deadlock pada saat pengesahan Raperda perangkat desa yang me-revisi perda nomor 6 tahun 2015 tentang perangkat desa, Bupati Demak M. Natsir tidak bersedia menandatangani draft perda yang telah dibahas dan disepakati oleh DPRD.

Menanggapi hal tersebut Nur Wakhid anggota Fraksi Golkar DPRD Demak sekaligus ketua Pansus Perda geram karena merasa pembahasan yang telah dibahas berbulan bulan di DPRD tidak dihargai, ia pun menuding Bupati Demak mempunyai kepentingan politik pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan DPRD, sehingga tidak bersedia menandatangani perda.

Selain itu, Nur Wakhid mengecam tindakan yang dilakukan oleh Sekda Demak yang yang membuat surat edaran, nomor 140/0452/III/2017 tentang kelanjutan perangkat desa tahun 2017.

“seharusnya seleksi perangkat desa harus berhenti dulu, karena belum ada landasan hukum yang disepakati, jangan sampai surat edaran tersebut menimbulkan masalah” kata Nur Wakhid.

Sejalan dengan Nur Wakhid, Fahrudin Bisri Slamet Wakil Ketua DPRD Demak berencana akan menginisiatori hak interpelasi kepada Bupati Demak, Fahrudin merasa Bupati telah melakukan banyak kesalahan administrasi sehingga hak interpelasi harus digulirkan untuk meluruskan permasalahan yang sudah ada.

 “Ini merupakan akumulasi dari jalannya eksekutif yang berjalan tidak sesuai dengan aturan aturan yang ada, jadi kami ingin meluruskan, kami dari PDIP sebagai partai pengusung, kami tidak ingin menggangu kerja Bupati, hak interpelasi ini malah bertujuan untuk mengamankan Bupati ” imbuhnya.

Menanggapi hal ini Kooedinator Gerakan Demak Berdaya Ali Masykur mengantakan bahwa hak interpelasi itu hak DPRD, ia menegaskan bahwa yang dilakukan untuk kepentingan Demak. Bahkan ia merasa senang jika DPRD menggunakan hak interpelasi berarti DPRD masih ada keperdulian terhadap Demak. (adm/091)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *