Kesepakatan Kita Pancasila, Bukan Negara Islam

Munculnya berbagai kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara maupun mendirikan Khilafah Islamiyyah di Indonesia adalah salah satu bukti bahwa masih banyak generasi penerus bangsa yang tidak memahami perdebatan panjang pada masa-masa awal proklamasi kemerdekaan yang akhirnya menyepakati pancasila sebagai dasar negara.

Perdebatan itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari dua kelompok ideologi besar yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pancasila mulai diperkenalkan sebagai calon ideologi negara oleh Bung Karno  pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 dan dianggap sebagai nilai-nilai universal yang berakar dari bangsa Indonesia. Menurut Bung Karno, sebuah negara wajib memiliki dasar negara. Pada sidang itu pula Bung Karno mengusulkan lima prinsip dasar yang berisi kebangsaan, Indonesia, Internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bung Karno menyebutnya sebagai pancasila dengan harapan diatas lima prinsip tersebut akan berdiri negara Indonesia yang kekal dan abadi hingga akhir zaman.

Namun, kesepakatan awal untuk menjadikan pancasila sebagai dasar negara, baru terwujud pada 22 Juni 1945 dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pada piagam Jakarta, sila pertama tidak berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Melainkan berbunyi, Ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Tentu saja piagam ini tidak muncul dengan mudah, namun harus melewati perdebatan panjang nan alot yang melibatkan tokoh-tokoh dari dua kelompok ideologi diatas yang disebut dengan Panitia Sembilan, yakni: Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H Agus Salim, Mr Achmad Subardjo, KH Wahid Hasyim, dan Mr Muhammad Yamin.

Sayangnya, kesepakatan yang dianggap sebagai kemenangan kelompok nasionalis islam tersebut, berakhir ketika pengesahan UUD  ‘45 pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekeaan Indonesia (PPKI) yang sepakat mencoret tujuh kata pada Piagam Jakarta yang akhirnya menjadi kesepakatan nasional jilid dua dalam penentuan ideologi negara.

Kelapangan dada kelompok nasionalis islam yang mau mencoret tujuh kata dalam piagam Jakarta adalah bukti bahwa semangat yang mereka usung dalam membentuk negara Indonesia adalah semangat mendahulukan kepentingan berbangsa dan bernegara daripada kepentingan kelompok. Narasi besar yang ingin dibangun adalah persatuan berbangsa dari ujung timur –mayoritas non-muslim- hingga ujung barat – mayoritas muslim – Indonesia dan dalam sejarahnya tidak pernah diprotes oleh perwakilan nasionalis Islam yang menandtangani Piagam Jakarta.

Sejatinya, pancasila sebagai ideologi tidak bertentangan dengan Islam, terkhusus berkaitan dengan pandangan hidup (way of life) mapun nilai-nilai Islam. Sehingga yang terpenting bagi genereasi Islam saat ini adalah mengawal negara dengan nilai-nilai Islam, dan bukan mengkampanyekan penggantian ideology negara dari pancasila menjadi Islam maupun pendirian Khilafah Islamiyyah, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Mr. Soepomo, bahwa Indonesia tidak perlu menjadi negara Islam, tetapi cukup menjadi negara yang memakai dasar moral luhur seperti anjuran Islam. (adm)

*Gagasan ini dinarasikan berdasarkan hasil wawancara redaktur dengan Drs. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si, Anggota Komisi IV DPR RI periode  2014-2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *