Langgar Regulasi Kampus, HMI Walisongo Malah Mengaku Jadi Korban

Foto: LPM IDEA http://www.ideapers.com/2017/11/dema-u-bersitegang-dengan-hmi-uin-walisongo-soal-ijin-acara.html

Semarang, gayengnews.com- Polemik yang terjadi pada saat pelaksanaan Serial Seminar Nasional tentang Pilkada Jateng di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Walisongo mendapat respon dari Dewan Eksektif Mahasiswa (DEMA) UIN Walisongo.

Afit Khomsani, Presiden DEMA UIN Walisongo, menyayangkan sikap HMI yang menyalahkan berbagai pihak terkait ricuhnya seminar yang diadakan HMI.

“Dalam berita yang diturunkan oleh koransemarang.com, HMI menganggap kami tidak paham aturan main penyewaan gedung di UIN. Padahal pelaksanaan kegiatan di kampus, apalagi oleh organisasi ekstra, bukan hanya tentang penyewaan gedung, tapi juga tentang koordinasi dengan lembaga intra kampus, entah itu DEMA maupun SEMA,” tutur Afit.

Menurut Afit, justru HMI lah yang tidak memahami regulasi tentang organisasi kemahasiswan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis kementerian Agama RI Nomor 4961 tahun 2016 yang menyebut salah satu tugas DEMA adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa.

“Dalam Keputusan Dirjen Pendis disebutkan dengan jelas bahwa seluruh kegiatan mahasiswa harus dikoordinasikan dengan DEMA atau SEMA, sementara kawan-kawan HMI tidak melakukannya,” jelas Afit.

Afit justru menyayangkan sikap HMI yang melanggar regulasi kampus ketika melaksanakan seminar, namun malah mengaku menjadi korban dalam berbagai media yang kemudian membuat framing bahwa pihak lain yang bersalah.

“Kami sungguh menyayangkan sikap kawan-kawan HMI yang bermain playing victim, mereka yang melanggar regulasi kampus kok malah mengaku jadi korban dan menyalahkan berbagai pihak,” tambahnya.

Selain itu, Afit juga menyayangkan sikap yang diambil oleh Kasubbag AUP, Muhammadun, S.Ag., MM yang menyalahkan DEMA karena tidak membawa peraturan yang dimaksud. Menurut Afit, sebagai pegawai kampus, Muhammadun hendaknya mengetahui regulasi yang mengatur kegiatan kemahasiswaan, sehingga tidak mudah memberikan izin penyewaan gedung terhadap kegiatan mahasiswa, apalagi oleh organisasi mahasiswa ekstra kampus dan di hari aktif.

“Kami juga menyayangkan pernyataan Kasubbag AUP yang menyalahkan kami karena tidak membawa bukti tertulis mengenai peraturan dimaksud. Tentu ini adalah kesalahan fatal karena ada pejabat kampus yang tidak mengetahu regulasi terkait kegiatan kemahasiswaan (Keputusan Dirjen Pendis No. 4961 tahun 2016: red), namun malah menyalahkan kami,”pungkas Afit.

Sementara ketua HMI Walisongo, Anwar Musyaaffa’, tidak menampik bahwa pihaknya memang tidak mengadakan koordinasi dengan lembaga intra terkait pelaksanaan seminar.

“Kami memang tidak melaksanakan koordinasi dengan lembaga intra terkait pelaksanaan seminar karena posisi kami hanya menyewa gedung, bukan meminjam” ungkap Anwar.

Ia menyatakan bahwa pihaknya berani mengadakan seminar  di kampus karena telah mendapat disposisi penyewaan gedung untuk pelaksanaan seminar dari bagian rumah tangga kampus maupun pihak yang berwenang.

“Saya mengintruksikan pada kawan-kawan di lapangan untuk meminta izin pada pihak kampus. Karena terkait penyewaan gedung harus mendapat izin dari pihak rumah tangga kampus atau yang berwenang” ujarnya. (adm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *