Padati Kantor Gubernur Jateng, Ribuan Santri Tuntut Pemerintah Batalkan FDS

Semarang, gayengnews.com- Ribuan Santri dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menolak pemberlakuan Full Day School , Jum’at (21/7).

Aksi yang diawali dengan long march dari halaman Masjid Agung Baiturrahman tersebut, merupakan bentuk protes masyarakat atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur jam belajar peserta didik.

“Kami menolak dengan tegas Permendikbud yang mengatur jam sekolah selama sehari penuh karena meresahkan masyarakat serta tidak sesuai dengan UUD 1945 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ,” tegas Koordinator Aksi, Hudallah Ridwan dari atas mobil komando.

Hudallah Ridwan menambahkan, Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot se-Jawa tengah telah dengan sepihak dan sewenang-wenang memaksakan penerapan Full Day School di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, hal ini berarti, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kegelisahan kelompok masyarakat yang menolak kebijakan tersebut.

“Secara jelas, pemerintah di Jawa Tengah tidak mengindahkan aspirasi kelompok masyarakat dengan memekasakan pemberlakuan full fay school di tiap satuan pendidikan,” tambahnya.

Full Day School Hanya Cocok untuk Kota Industri

Nasrul, sarah seorang peserta aksi yang berasal dari Grobogan mengungkapkan bahwa dia jauh-jauh datang dari Grobogan untuk ikut serta menyampaikan aspirasi menolak pemberlakuan full day school yang dianggapnya membahayakan pendidikan keagamaan di madrasah diniyah.

“Saya jauh-jauh datang dari Grobogan untuk menolak pemberlakuan sekolah satu hari karena membahayakan pendidikan agama anak-anak di desa,” ujarnya.

Meski demikian, Nasrul juga mengakui bahwa full day school tidak sepenuhnya salah jika diterapkan di kota-kota besar yang kebanyakan orang tua siswa bekerja pada sektor industri sehingga tidak bisa mengamati anak-anaknya seharian penuh.

“Pemerintah terkesan memaksakan kebijakan ini dan menyamaratakan antara kondisi sosial masyarakat kota dan desa. Padahal keduanya jelas berbeda.” tegasnya.

Nasrul juga menyatakan, bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mempercayakan pendidikan  agama anak-anaknya pada sekolah negeri. Menurutnya, Kemendikbud berkali-kali kecolongan materi buku ajar keagamaan yang terindikasi radikal.

“Kalau saya tidak salah, beberapa kali kemendikbud kecolongan materi dalam buku ajar keagamaan yang mengajarkan radikalisme. Sementara, madrasah diniyah, selalu mengajarkan pendidikan keagamaan yang toleran dan menghargai perbedaan,” tambahnya. (adm/079)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *