Stabilitas Politik, Solusi Kontra Pemangkasan Anggaran

Beberapa hari kemarin, penulis tertarik dengan analisis Mesti Sinaga dalam Tabloit Kontan edisi 29 Januari 2017. Dalam artikelnya yang berjudul Gali Lobang Tutup Lobang, seolah-olah Mesti sinaga memantulkan perasaan para Aparatur Sipil Negara. Seperti yang selama ini banyak penulis dengar dari para ASN ketika bersilaturrahmi.

Memang, pengetatatan anggaran di kementerian dan lembaga pada era Jokowi ini begitu sedap. Pemangkasan anggaran yang tak jarang terjadi, mengakibatkan para birokrat puyeng melakukan pengiritan, harapanya tentu tak akan banyak anggaran yang akan dipangkas, apalagi jika pemerintahan Jokowi tetap fokus menggarap program infrastruktur yang menjadi andalannya. Tapi apa boleh buat jika keputusan pemangku kebijakan sudah bulat?

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sebenarnya sudah diturunkan menjadi Rp. 1.489,9 triliun dari 1.546 triliun di APBN 2016. Tetapi pada hari Senin (16/1) Sri Mulyani mengatakan, ia tengah menghitung ulang target pajak 2017. Sebab ada kemungkinan target tersebut sulit dicapai.

Realisasi penerimaan pajak sudah bertahun-tahun meleset dari target. Di 2011 realisasi pajak 99,3% dan terus turun, hingga tahun lalu realisasinya hanya 76,17% dari APBN-P 2016. Sudah barang tentu, apabila penerimaan pajak tahun ini kembali meleset, setidaknya ada dua kemungkinan yang akan diambil pemerintah, yakni memangkas anggaran dan atau menambah hutang.

Masalahnya, hutang Indonesia sudah sangat besar. Per 31 Desember 2016, hutang pemerintah sudah mencapai Rp. 3.467 triliun. Jika ditambah utang baru dalam APBN 2017 yang sebesar 384,7 trilun maka diakhir 2017 jumlah utang pemerintah mencapai Rp. 3.851,7 triliun!

Jika target utang APBN 2017 dinaikkan lagi, maka Indonesia bisa terjerat dalam lingkaran hutang. Sudah barang tentu pula ini akan memberatkan langkah pemerintahan Jokowi di tahun mendatang, terlebih jika Jokowi ingin kembali maju pada pilpres 2019.

Saat ini saja, hutang sudah begitu membebani anggaran. Dalam APBN 2017, defisit sebesar Rp. 330,2 triliun. Sementara defisit keseimbangan primer (total penerimaan dikurangi belanja sebelum pembayaran bunga utang) sebesar Rp. 109 triliun sehingga total bunga utang di 2017 mencapai Rp. 221 triliun. Ini berarti lebih dari separuh utang baru tahun ini habis untuk membayar bunga hutang, bukan untuk investasi. Kita sudah gali lubang, tutup lubang.

Sri Mulyani, sebagai menteri keuangan tentu sedang berfikir keras untuk menyehatkan keuangan negara yang beberapa tahun terakhir mengalami tekanan berat di sisi penerimaan.

Di sisi lain, banyak pengamat ekonomi global memprediksi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, akan menaikkan suku bunga hingga tiga kali di tahun 2017.

Padahal, sejak The Fed menurunkan suku bunga mendekati 0% pada Desember 2008, tercatat mereka baru dua kali menaikkan suku bunga. Itupun terjadi dalam kurun waktu sekitar setahun terakhir, yaitu pada 17 Desember 2015 dan 15 Desember 2016.

Selama periode The Fed ‘menghemat’ kenaikan bunga tersebut, BI justru tak segan menurunkan bunga acuan dari 7, 25% sampai 4,75% sehingga selisih bunga dolar AS versus bunga rupiah kian tipis. Meski BI Independen, penurunan itu tentu tak lepas dari upaya pemerintah melicinkan putaran roda ekonomi.

Nah, laju penurunan BI rate ternyata berhenti dibulan ini (Januari.red). Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di 4,75% Kamis (19/1) lalu dianggap bijak. Sikap hati-hati BI banyak mendapat apresiasi positif dari para ekonom, mengingat gambaran masa depan ekonomi dunia setelah Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat tak kunjung terang.

Akan tetapi perlu bagi pemerintah untuk segera mencarikan solusi taktis jika tak mau terjebak dalam kubangan hutang dan dialektika pemerosotan penerimaan. Selain itu, iklim politik di Indonesia juga harus selalu stabil dan terjaga. Karena kita tak bisa memungkiri bahwa Indonesia memiliki demografi dan sumber daya alam melimpah yang masih menjadi magnet untuk menarik minat para investor.

Suasana politik yang panas hanya akan menjadikan para investor enyah. cukup bagi kita untuk mengingat gejolak politik dan ekonomi 1998 yang masih menghantui dan membuat ngeri para investor. Alih-alih mendambakan stabilitas penerimaan negara, yang terjadi adalah pemerosotan yang efek pragmatisnya adalah terpangkasnya anggaran belanja anda.

 

oleh : Syarifudin Fahmi, Presiden BEM Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *